📰 Corruption Case in Chromebook Procurement at Kemendikbudristek (2019–2026)
📌 Background of the Program
The School Digitalization Program was launched to distribute ICT devices to schools across Indonesia.
Its main goals were to support the National Assessment and strengthen Distance Learning (PJJ).
Between 2019–2022, the government allocated around Rp9–9.9 trillion for Chromebook procurement.
⚠️ Key Issues
- Huge Budget: At its peak, procurement reached Rp3.7 trillion for ±240,000 units, priced at Rp10 million each.
- Price Mark-up Allegations: Specifications were considered too low compared to market prices (Rp4–6 million).
- Local Content Requirement (TKDN): The 25% TKDN rule allegedly opened room for vendor monopoly.
- Tender Irregularities: Indications of pre-arranged winners, uneven distribution, and early device failures.
- Field Suitability: Chromebooks require stable internet, which many remote areas lack.
⚙️ Timeline
1. 2019 – Tech team formed to support digitalization.
2. 2020–2022 – ±1.2 million Chromebooks purchased.
3. 2021 – NGOs like ICW raised suspicions.
4. 2025 – Attorney General’s Office escalated to investigation, officials named suspects.
5. 2026 – Case entered trial, sentences up to ±4.5 years handed down.
🧠 Alleged Corruption Modus
- Specification steering toward Chromebooks only.
- Price inflation (mark-up).
- Unnecessary features/licenses.
- Collusion from planning stage.
- Vendor monopoly.
👤 Involved Parties
- Kemendikbudristek officials (directors, special staff).
- Technology consultants.
- Former minister (legal status evolving).
📊 Technical Analysis
| Component | Project Specs | Market Notes (2021) |
| :--- | :--- | :--- |
| OS | ChromeOS | Efficient for education, but limited. |
| RAM | 4 GB | Minimum for light multitasking. |
| Storage | 32 GB eMMC | Relies heavily on cloud storage. |
| Unit Price | ± Rp10,000,000 | Considered irrational by experts. |
🏛️ Legal Status
- BPK Audit: Found inefficiency in procurement.
- Attorney General & KPK: NGOs pushed for deeper investigation.
- Government Defense: Claimed Rp10 million included tax, insurance, shipping, teacher training, and warranty.
🎯 Conclusion
This case highlights the importance of transparency, accountability, and field suitability in education digitalization projects.
Beyond the estimated Rp1.9–2.1 trillion state loss, the controversy reflects mismatched technology choices for Indonesia’s diverse school conditions.
------------------------------------------------------------
📰 Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek (2019–2026)
📌 Latar Belakang Program
Program Digitalisasi Sekolah diluncurkan untuk mendistribusikan perangkat TIK ke sekolah-sekolah di Indonesia.
Tujuan utamanya adalah mendukung Asesmen Nasional dan memperkuat <b>Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b>.
Pada periode 2019–2022, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp9–9,9 triliun untuk pengadaan Chromebook.
⚠️ Titik Krusial
- Nilai Anggaran Fantastis: Pada puncaknya, pengadaan mencapai Rp3,7 triliun untuk ±240.000 unit dengan harga Rp10 juta per unit.
- Dugaan Mark-up Harga: Spesifikasi dianggap terlalu rendah dibanding harga pasar (Rp4–6 juta).
- TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Aturan minimal 25% TKDN diduga membuka celah monopoli vendor.
- Tender Bermasalah: Indikasi pengaturan pemenang, distribusi tidak merata, dan kerusakan dini perangkat.
- Kesesuaian Lapangan: Chromebook butuh internet stabil, sementara banyak daerah 3T belum siap.
⚙️ Kronologi
1. 2019 – Tim teknologi dibentuk untuk mendukung digitalisasi.
2. 2020–2022 – ±1,2 juta unit Chromebook dibeli.
3. 2021 – LSM seperti ICW mulai mencurigai kejanggalan.
4. 2025 – Kejaksaan Agung naikkan status ke penyidikan, sejumlah pejabat jadi tersangka.
5. 2026 – Kasus masuk persidangan, vonis penjara hingga ±4,5 tahun dijatuhkan.
🧠 Dugaan Modus Korupsi
- Pengarahan spesifikasi agar hanya cocok untuk Chromebook.
- Mark-up harga perangkat.
- Penambahan fitur/lisensi tidak perlu.
- Permufakatan sejak tahap perencanaan.
- Dugaan monopoli vendor.
👤 Pihak Terlibat
- Pejabat Kemendikbudristek (direktur, staf khusus).
- Konsultan teknologi.
- Mantan menteri (status hukum berkembang).
📊 Analisis Teknis
| Komponen | Spesifikasi Proyek | Catatan Pasar (2021) |
| :--- | :--- | :--- |
| OS | ChromeOS | Efisien untuk pendidikan, namun terbatas. |
| RAM | 4 GB | Minimum untuk multitasking ringan. |
| Penyimpanan | 32 GB eMMC | Sangat bergantung pada cloud storage. |
| Harga Satuan | ± Rp10.000.000 | Dinilai tidak rasional oleh pengamat. |
🏛️ Status Hukum
- Audit BPK: Menemukan catatan efisiensi pengadaan.
- Kejaksaan & KPK: Dorongan LSM antikorupsi untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Pembelaan Pemerintah: Harga Rp10 juta diklaim mencakup pajak, asuransi, distribusi, pelatihan guru, dan garansi.
🎯 Kesimpulan
Kasus ini menjadi preseden penting dalam tata kelola digitalisasi pendidikan.
Selain kerugian negara sekitar Rp1,9–2,1 triliun, kontroversi muncul karena perangkat yang dibeli tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata sekolah di Indonesia, khususnya di daerah 3T.
Comments
Post a Comment