English	Bahasa Indonesia
The principle of no "undue interference" in trials	Prinsip non-intervensi dalam persidangan
The principle of no undue interference in trials is a main pillar for upholding the rule of law (rechtsstaat) and the independence of judicial power.	Prinsip tidak boleh ada intervensi "tidak semestinya" (undue interference) dalam persidangan merupakan pilar utama tegaknya negara hukum (rechtsstaat) dan independensi kekuasaan kehakiman.
This principle ensures that the judicial process runs objectively, fairly, and without pressure from outside parties, whether from the executive, legislative, corporations, or public opinion.	Prinsip ini menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, adil, dan tanpa tekanan dari pihak luar, baik dari eksekutif, legislatif, korporasi, maupun opini publik.
Conceptual and Juridical Foundations	Landasan Konseptual dan Yuridis
In modern legal systems (including in Indonesia based on the Judicial Power Law), judicial power is independent power to administer justice to uphold law and justice.	Dalam sistem hukum modern (termasuk di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Judicial Independence: Judges are obligated to decide cases based on trial facts, evidence, laws, and their own conviction without being influenced by interference from any party.	Independensi Hakim: Hakim wajib memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, undang-undang, serta keyakinannya sendiri tanpa terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun.
The Boundary of "Undue": Not all forms of communication or public attention constitute prohibited interference.	Batas "Tidak Semestinya" (Undue): Tidak semua bentuk komunikasi atau perhatian publik merupakan bentuk intervensi terlarang.
Public oversight, academic criticism of verdicts, or legitimate appeal processes through legal channels do not constitute interference.	Pengawasan publik, kritik akademis terhadap putusan, atau proses banding yang sah melalui jalur hukum bukanlah intervensi.
Interference becomes "undue" when outside parties attempt to influence judicial objectivity through threats, bribery, political pressure, or opinion mobilization aimed at dictating the course or outcome of court verdicts.	Intervensi menjadi "tidak semestinya" ketika pihak luar mencoba memengaruhi objektivitas hakim melalui ancaman, suap, tekanan politik, atau mobilisasi opini yang bertujuan mendikte jalannya atau hasil putusan pengadilan.
Forms of Undue Interference	Bentuk-Bentuk Intervensi Tidak Semestinya
Interference in trials can occur in various forms, among others:	Intervensi dalam persidangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:
Political and Power Interference: Authorities or public officials use structural influence to direct verdicts to benefit specific parties.	Intervensi Politik dan Kekuasaan: Pihak penguasa atau pejabat publik menggunakan pengaruh struktural untuk mengarahkan putusan agar menguntungkan pihak tertentu.
Financial Interference (Bribery/Gratification): Attempts to influence judges or judicial apparatus through material rewards to win a case.	Intervensi Finansial (Suap/Gratifikasi): Upaya memengaruhi hakim atau aparatur peradilan melalui imbalan materiil agar memenangkan suatu perkara.
Media Pressure and Public Opinion (Trial by Press): Reporting or opinion molding that judges before a verdict is handed down, creating psychological pressure for the panel of judges.	Tekanan Media dan Opini Publik (Trial by Press): Pemberitaan atau penggiringan opini yang menghakimi sebelum vonis dijatuhkan, sehingga menciptakan tekanan psikologis bagi majelis hakim.
Internal Interference: Unauthorized influence or direction from fellow judicial officials outside the administrative and judicial technical corridors permitted by law.	Intervensi Internal: Pengaruh atau arahan yang tidak sah dari sesama pejabat peradilan di luar koridor administrasi dan teknis yudisial yang dibenarkan undang-undang.
Urgency of Principle Enforcement	Urgensi Penegakan Prinsip
Maintaining Substantive Justice: So that verdicts purely reflect justice for litigating parties, rather than a manifestation of the more dominant party's strength.	Menjaga Keadilan Substantif: Agar putusan murni mencerminkan keadilan bagi pihak yang berperkara, bukan manifestasi dari kekuatan pihak yang lebih dominan.
Public Trust: Public trust in the judicial system can only be maintained if the court proves clean from external interference.	Kepercayaan Publik (Public Trust): Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan hanya dapat dijaga jika pengadilan terbukti bersih dari intervensi eksternal.
Protection of Human Rights: Every citizen has the right to obtain an honest and impartial trial (fair trial).	Perlindungan Hak Asasi Manusia: Setiap warga negara berhak mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak (fair trial).