Pernyataan tersebut benar, dengan catatan bahwa penanganan oleh PPATK berada pada ranah intelijen keuangan, pencegahan, dan analisis, bukan penyidikan atau penegakan hukum pidana secara langsung.
Mekanisme penanganan transaksi mencurigakan pada mutasi rekening bank di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan instansi terkait:
- Pelaporan oleh Bank: Bank atau Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib memantau mutasi rekening nasabah. Jika ditemukan transaksi yang menyimpang dari profil, kebiasaan, atau diduga berasal dari hasil kejahatan, bank wajib melaporkannya kepada PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
- Analisis Intelijen Keuangan: Sebagai lembaga Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK menerima, mengelola, dan menganalisis laporan tersebut menggunakan metode penelusuran aliran dana (follow the money).
- Penghentian Sementara Transaksi (Pemblokiran): PPATK memiliki kewenangan hukum untuk memerintahkan bank melakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi pada rekening yang bersangkutan jika terindikasi kuat terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau kejahatan lainnya.
- Pelimpahan ke Penegak Hukum: PPATK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Jika hasil analisis menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, PPATK wajib meneruskan Hasil Analisis (HA) atau Hasil Pemeriksaan (HP) tersebut kepada aparat penegak hukum (seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Comments
Post a Comment