WIRETAPPING

# Updated HTML content construction with row-group structure html_content = """

Language	Content
English
English	In Indonesia, wiretapping is fundamentally categorized as an act that violates the law and a person's right to privacy. Therefore, any form of telephone or electronic communication wiretapping conducted by civilians, individuals, or private business entities without permission is illegal and threatened with severe criminal penalties (up to 10 years imprisonment and/or billions of rupiah in fines based on the ITE Law and the National Criminal Code).
English	Wiretapping is only legally and officially recognized by the government if it fulfills the principle of "due process of law," carried out limitatively (limitedly) by specific law enforcement agencies for the interest of law enforcement.
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia	Di Indonesia, penyadapan pada dasarnya dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak privasi seseorang. Oleh karena itu, segala bentuk penyadapan telepon atau komunikasi elektronik yang dilakukan oleh warga sipil, perorangan, atau badan usaha swasta tanpa izin adalah ilegal dan diancam dengan pidana berat (penjara hingga 10 tahun dan/atau denda miliaran rupiah berdasarkan UU ITE dan KUHP Nasional).
Bahasa Indonesia	Penyadapan hanya diakui secara legal dan resmi oleh pemerintah apabila memenuhi prinsip "due process of law", yang dilakukan secara limitatif (terbatas) oleh instansi penegak hukum tertentu demi kepentingan penegakan hukum.

""" with open("wiretapping_legal_content_grouped.html", "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content) # HTML Content Construction html_content = """

English	Bahasa Indonesia
1. Primary Legal Basis for Legal Wiretapping	1. Dasar Hukum Utama Penyadapan Legal
ITE Law (Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008): Article 31 strictly prohibits interception (wiretapping). However, paragraph (3) provides an exception that wiretapping is lawful if conducted in the context of law enforcement at the request of the police, prosecutors, or other law enforcement institutions stipulated by law.	UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008): Pasal 31 secara tegas melarang kegiatan intersepsi (penyadapan). Namun, pada ayat (3) diberikan pengecualian bahwa penyadapan sah jika dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.
Telecommunications Law (Law No. 36 of 1999): Prohibits the act of installing additional devices for wiretapping, except for the purposes of criminal judicial proceedings at the request of authorized officials.	Undang-Undang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999): Melarang perbuatan memasang alat tambahan untuk penyadapan, kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan pejabat berwenang.
2. Government Institutions Authorized to Conduct Wiretapping	2. Lembaga Pemerintah yang Berwenang Melakukan Penyadapan
Not all officers or agencies can conduct wiretapping. Only specific law enforcement agencies granted authority by law can do so, including:	Tidak semua aparat atau instansi bisa melakukan penyadapan. Hanya lembaga penegak hukum tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menyadap, di antaranya:
Indonesian National Police (Polri): For the interest of general criminal investigations.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana secara umum.
Attorney General's Office (Kejaksaan RI): For the interest of investigation and prosecution of cases.	Kejaksaan Republik Indonesia: Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan perkara.
Corruption Eradication Commission (KPK): Has special authority to conduct wiretapping in the context of investigation, inquiry, and prosecution of corruption cases (based on the KPK Law, which currently requires written permission from the KPK Supervisory Board).	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi (berdasarkan UU KPK, yang saat ini pelaksanaannya harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK).
National Narcotics Agency (BNN): Authorized to conduct wiretapping based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics to eradicate drug networks.	Badan Narkotika Nasional (BNN): Berwenang melakukan penyadapan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna memberantas jaringan narkoba.
Intelligence Institutions (such as BIN): Based on the State Intelligence Law to counter threats to national security, but with strict internal oversight mechanisms.	Institusi Intelijen (seperti BIN): Berdasarkan undang-undang intelijen negara untuk menangkal ancaman terhadap keamanan nasional, namun dengan mekanisme pengawasan internal yang ketat.
3. Procedural Requirements for Legal Wiretapping	3. Syarat Prosedural agar Penyadapan Sah Dimata Hukum
Law enforcement officials may not conduct wiretapping arbitrarily or abuse their power. For the results to be valid as evidence in court, the following procedures must be met:	Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penyadapan secara sembarangan atau sewenang-wenang (*abuse of power*). Agar hasilnya sah di persidangan sebagai alat bukti, prosedur berikut wajib dipenuhi:
Sufficient Preliminary Evidence: Wiretapping cannot be conducted without clear initial indications or reports/investigations regarding a criminal act.	Adanya Bukti Permulaan yang Cukup: Penyadapan tidak bisa dilakukan tanpa indikasi awal atau laporan/lidik yang jelas terhadap suatu tindak pidana.
Written Permission from Authorized Officials/Court: In general, investigators must obtain permission from the local District Court Head or permission from the Supervisory Board (specifically for KPK) before conducting wiretapping.	Izin Tertulis dari Pejabat Berwenang / Pengadilan: Secara umum, penyidik wajib mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau izin dari Dewan Pengawas (khusus KPK) sebelum melakukan penyadapan.
Time Limitation: Wiretapping has a legal time limit (e.g., at the KPK, it is limited to a maximum of 6 months and can be extended once), and cannot be conducted indefinitely without limits.	Pembatasan Waktu: Penyadapan memiliki batas waktu legal (misalnya di KPK dibatasi maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali), tidak boleh dilakukan selamanya tanpa batas.

""" with open("wiretapping_legal_guide.html", "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content)